Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pasca Berlakunya KUHP Nasional: Perbandingan dengan Ketentuan dalam Undang-Undang Sektoral

Abstract

Pertanggungjawaban pidana korporasi mengalami perkembangan penting setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada 2 Januari 2026. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional serta membandingkannya dengan pengaturan dalam beberapa undang-undang sektoral, khususnya tindak pidana korupsi, lingkungan hidup, dan pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer serta buku dan artikel jurnal sebagai bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional memberikan dasar yang lebih sistematis mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana melalui pengaturan dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50. Pengaturan tersebut memperluas dasar pertanggungjawaban dengan tidak hanya menempatkan pengurus sebagai pihak yang dapat melakukan tindak pidana, tetapi juga mencakup pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, pemberi perintah, pemegang kendali, serta pemilik manfaat. Di sisi lain, undang-undang sektoral memiliki karakteristik pertanggungjawaban yang lebih spesifik sesuai dengan jenis tindak pidana dan kepentingan hukum yang dilindungi. Berlakunya KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menunjukkan adanya kebutuhan harmonisasi antara ketentuan umum dalam KUHP Nasional dan ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP. Dengan demikian, ketentuan sektoral tetap memiliki fungsi pengaturan khusus sepanjang tidak bertentangan dengan sistem dan prinsip umum KUHP Nasional, sehingga penerapannya perlu memperhatikan hubungan antara ketentuan umum, ketentuan khusus, dan prinsip lex specialis dalam hukum pidana.