Diplomasi Penyeimbang Yordania Pasca-7 Oktober 2023: Menjaga Stabilitas Nasional, Aliansi Strategis, Dan Kepentingan Palestina

Abstract

Artikel ini menganalisis strategi diplomasi Yordania setelah pecahnya konflik Gaza pada 7 Oktober 2023. Sebagai negara dengan kemampuan material terbatas, ketergantungan ekonomi terhadap mitra eksternal, hubungan strategis dengan Amerika Serikat, dan perjanjian damai dengan Israel, Yordania menghadapi tekanan untuk mempertahankan stabilitas nasional tanpa mengabaikan posisi historis dan politiknya dalam mendukung Palestina. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana Yordania menyeimbangkan kepentingan keamanan, hubungan strategis, legitimasi domestik, dan komitmennya terhadap Palestina. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui analisis dokumen terhadap pernyataan resmi Pemerintah Yordania, pidato Raja Abdullah II, perjanjian internasional, laporan organisasi internasional, serta literatur akademik yang diterbitkan selama periode 2023–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi penyeimbang Yordania dijalankan melalui tiga instrumen utama. Pertama, diplomasi normatif yang menekankan penghentian perang, penolakan pemindahan paksa warga Palestina, solusi dua negara, dan perlindungan situs suci di Yerusalem. Kedua, diplomasi strategis yang mempertahankan kemitraan keamanan dan ekonomi dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat tanpa sepenuhnya mengikuti kebijakan mereka terhadap Israel. Ketiga, diplomasi kemanusiaan yang menempatkan bantuan kepada Gaza dan perlindungan pengungsi sebagai bagian dari kepentingan nasional dan legitimasi regional Yordania. Artikel ini menyimpulkan bahwa kebijakan Yordania tidak dapat dipahami sebagai netralitas, melainkan sebagai strategi adaptif negara kecil untuk mengelola kepentingan yang saling bertentangan di tengah ketidakpastian regional.